PALEMBANG, buserpos9.com — Prestasi peserta didik bukan satu-satunya ukuran keberhasilan sebuah sekolah. Di balik capaian akademik maupun nonakademik, diperlukan tata kelola satuan pendidikan yang sehat, tertib, transparan, dan akuntabel.
Hal tersebut menjadi perhatian Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Pelatihan Peningkatan Kompetensi Operator dan Bendahara Sekolah SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Sumatera Selatan yang diikuti sebanyak 965 peserta.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Mondyaboni, SE., S.Kom., M.Si., M.Pd., mengatakan kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di ruang kelas maupun prestasi yang diraih peserta didik.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana sekolah mengelola administrasi, data, keuangan, serta kelembagaan secara profesional.
“Kita tidak ingin sekolah hanya tertib secara administratif, tetapi juga harus memiliki tata kelola yang sehat dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan,” ujar Mondyaboni.
Ia menegaskan, operator dan bendahara sekolah memiliki posisi strategis dalam membangun tata kelola tersebut. Operator bertanggung jawab memastikan data pendidikan akurat dan mutakhir, sedangkan bendahara berperan dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Karena itu, peningkatan kompetensi keduanya dinilai bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat.
Prestasi Harus Ditopang Tata Kelola
Mondyaboni menjelaskan, sekolah dengan sumber daya manusia yang berkualitas tetap membutuhkan sistem pengelolaan yang baik agar seluruh program pendidikan dapat berjalan secara efektif.
Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, perencanaan program hingga pengelolaan anggaran harus dikelola secara tepat.
“Prinsipnya sederhana, kebijakan yang baik harus dibangun dari data yang baik,” katanya.
Menurutnya, data yang tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam perencanaan. Begitu pula pengelolaan administrasi keuangan yang tidak tertib berpotensi menghambat pelaksanaan program sekolah.
Oleh sebab itu, sekolah perlu membangun budaya kerja yang mengedepankan ketelitian, disiplin, integritas, koordinasi dan tanggung jawab.
Mondyaboni juga mengingatkan kepala sekolah agar tidak membiarkan operator maupun bendahara bekerja sendiri tanpa koordinasi dan pengawasan.
“Kepala sekolah tetap menjadi penanggung jawab utama tata kelola satuan pendidikan,” tegasnya.
Ia meminta setiap data yang disampaikan diverifikasi, setiap transaksi memiliki dasar dan bukti yang jelas, serta setiap program direncanakan dan dilaksanakan secara tertib.
“Setiap laporan harus disusun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” imbuhnya.
965 Operator dan Bendahara Diperkuat
Ketua Panitia, Hj. Eka Diani Hartini, M.Si., mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan profesionalitas operator serta bendahara sekolah.
Kegiatan mengusung tema “Meningkatkan Kompetensi Operator dan Bendahara Sekolah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pendidikan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Data.”
Sebanyak 965 operator dan bendahara SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Sumatera Selatan mengikuti kegiatan tersebut.
Para peserta mendapatkan materi mengenai kebijakan penguatan tata kelola satuan pendidikan, peningkatan profesionalitas operator, pengelolaan dan pemutakhiran data pendidikan, pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi pendidikan, serta administrasi sekolah berbasis digital.
Sementara dalam aspek keuangan, peserta dibekali materi mengenai pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan, penatausahaan dan pelaporan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran satuan pendidikan.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, praktik dan simulasi, studi kasus, pendampingan teknis hingga evaluasi pemahaman peserta.
Eka berharap hasil pelatihan dapat diterapkan secara nyata di masing-masing sekolah, sehingga terjadi peningkatan kualitas administrasi, akurasi data, pengelolaan keuangan dan koordinasi antara satuan pendidikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
Bangun Sekolah yang Profesional
Mondyaboni berharap penguatan tata kelola tersebut mampu menciptakan perubahan nyata di lingkungan sekolah.
Mulai dari data yang semakin akurat, administrasi yang semakin tertib, pengelolaan keuangan yang semakin transparan, pelayanan yang semakin cepat, hingga tata kelola sekolah yang semakin profesional.
“Yang kita butuhkan adalah SDM sekolah yang kompeten, teliti, disiplin, berintegritas dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh upaya tersebut pada akhirnya bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan administratif, tetapi harus bermuara pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi anak-anak Sumatera Selatan.
“Mari kita bangun budaya kerja: Data Akurat, Administrasi Tertib, Keuangan Transparan, Pelayanan Berkualitas,” pungkasnya.
Dengan demikian, sekolah di Sumatera Selatan diharapkan tidak hanya mampu mencetak peserta didik berprestasi, tetapi juga memiliki fondasi tata kelola yang kuat sebagai penopang peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
