PALEMBANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA), Irigasi, dan Limbah terus menggencarkan langkah strategis pengendalian banjir secara terintegrasi dari hulu ke hilir.
Fokus utama diarahkan pada pembukaan kembali jalur aliran air, pengetatan penerbitan site plan pengembang, skema hibah kolam retensi mini, hingga pengoperasian sistem peringatan dini banjir (mini flood warning system).
Kepala Bidang SDA, Irigasi, dan Limbah Dinas PUPR Kota Palembang, Dr. Ir. RA Marlina Sylvia, ST., M.Sc., M.Si., IPU., ASEAN.Eng., menegaskan bahwa faktor terbesar pemicu genangan dan banjir di Kota Palembang adalah terblokirnya jalan air oleh sampah, sedimentasi, vegetasi, serta bangunan yang menutup saluran maupun sempadan sungai. Oleh karena itu, mengembalikan fungsi jalur aliran air (inlet dan outlet) menjadi prioritas utama dibandingkan sekadar membangun kolam retensi.
“Membangun kolam retensi memang penting sebagai bagian dari penanganan teknis, tetapi yang paling utama adalah mengembalikan jalan air agar bisa mengalir dengan lancar. Jika kita tidak bertahan menjaga dan mempertahankan ruang air dari sekarang, maka suatu saat banjir akan terjadi dan kita mewariskan air mata, bukan mata air, bagi anak cucu kita,” ujar Marlina.
Penertiban Saluran dan Penyesuaian Karakteristik Geografis
Marlina menjelaskan, karena topografi Kota Palembang merupakan dataran rendah, penggalian saluran tidak perlu dilakukan terlalu dalam agar tidak memicu keluarnya air tanah, melainkan cukup pada kedalaman optimal dengan pelebaran maksimal minimal satu meter.
Dalam upaya mengembalikan ruang air, Dinas PUPR Kota Palembang bersama jajaran TNI (Kodim) telah menertibkan dan membongkar sekitar 300 bangunan yang berdiri di atas saluran air hingga tahun 2024, termasuk di kawasan Kemuning. Penanganan saluran ini terus didorong agar terintegrasi secara menyeluruh sehingga aliran air mengalir tuntas ke sungai dan tidak sekadar memindahkan titik genangan.
Inovasi Site Plan dan Pelibatan Warga Setempat
Sebagai langkah pencegahan jangka panjang pascabanjir besar akhir 2021, sejak tahun 2022 Bidang SDA dilibatkan secara aktif dalam tim verifikasi site plan untuk setiap pembangunan kawasan dengan luas di atas 5.000 meter persegi. Melalui kebijakan ini, pengembang diwajibkan menyediakan kolam retensi mandiri, saluran berlebar minimal satu meter, tempat pembuangan sampah, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta dilarang menutup aliran rawa maupun sempadan sungai.
Tahun ini, Dinas PUPR kembali menerapkan inovasi baru dengan mewajibkan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan bersama camat, lurah, ketua RT, serta masyarakat setempat sebelum dokumen site plan disahkan. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada saluran air eksisting warga yang tertutup akibat pembangunan perumahan.
Skema Hibah Lahan dan Normalisasi Cross Drain
Guna memperluas daya tampung air di tengah keterbatasan anggaran pembebasan lahan, Dinas PUPR juga mendorong partisipasi masyarakat melalui skema hibah lahan untuk pembangunan kolam retensi mini. Program ini telah berjalan dan mendapat dukungan warga di sejumlah titik, di antaranya di kawasan Katelia dan Sako.
Di sisi lain, Dinas PUPR bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus menormalisasi sejumlah titik penyempitan saluran (cross drain) yang terdampak pembangunan infrastruktur sebelumnya, seperti di kawasan Jalan Nurdin Panji, Sungai Bendung, serta lanjutan penanganan di kawasan Sekanak Lambidaro.
Teknologi Mini Flood Warning System dan Tim Sosialisasi Sub-DAS
Dari aspek teknologi dan edukasi publik, Bidang SDA telah mengembangkan mini flood warning system secara mandiri dan efisien untuk memantau ketinggian muka air serta kesiapsiagaan pompa pengendali banjir, melengkapi sistem SCADA milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Selain itu, Dinas PUPR membentuk tim sosialisasi khusus beranggotakan 18 personel yang bertugas berdasarkan pembagian wilayah Sub-Daerah Aliran Sungai (Sub-DAS). Pendekatan berbasis Sub-DAS ini diterapkan agar penanganan aliran air dilakukan secara tuntas mengikuti jalur hidrologisnya tanpa terhambat batas administratif kecamatan.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian, melainkan membutuhkan sinergi lintas instansi serta dukungan masyarakat untuk disiplin membuang sampah pada tempatnya dan tidak permisif terhadap penimbunan rawa maupun saluran air,” tutup Marlina. (Firdaus)
