PALEMBANG – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menyita 38 objek aset berupa tanah dan bangunan di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) dengan total nilai mencapai sekitar Rp 24,27 miliar atau tepatnya Rp 24.266.110.000. Penyitaan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada PT Duta Sarana Tehnology dan PT Maxima Inti Finance pada periode 2012 hingga 2016.
Dalam konferensi pers di Palembang, Kamis (12/11/2026), Kortastipidkor Polri menyampaikan bahwa penyidik telah melaksanakan penyitaan sekaligus pemasangan plang secara serentak sejak minggu lalu hingga Kamis, 12 November 2026. Selain 38 objek di Sumatera Selatan, kegiatan penyitaan dan pemasangan plang dalam rangkaian ini juga dilakukan terhadap satu objek aset di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.
Pemasangan plang dilakukan untuk menandai status sitaan sekaligus mengamankan seluruh objek aset selama proses hukum berlangsung. Adapun upaya pemulihan kerugian keuangan negara akan mengikuti proses hukum perkara tersebut.
Sebaran 38 Aset Sitaan di Tiga Daerah Sumsel
Puluhan aset yang disita di Sumatera Selatan tersebut tersebar di tiga kabupaten dan kota dengan rincian nilai sebagai berikut:
* Kabupaten Ogan Ilir: Sebanyak 29 objek dengan nilai sekitar Rp 13,25 miliar (Rp 13.253.180.000).
* Kota Prabumulih: Sebanyak 6 objek dengan nilai sekitar Rp 7,08 miliar (Rp 7.080.700.000).
* Kota Palembang: Sebanyak 3 bidang tanah dengan nilai sekitar Rp 3,93 miliar (Rp 3.932.230.000).
Secara keseluruhan, Kortastipidkor Polri telah menyita total 44 objek tanah dan bangunan di tujuh wilayah dengan total nilai mencapai sekitar Rp 286,27 miliar (Rp 286.266.110.000). Selain di Sumatera Selatan, enam objek sitaan lainnya tersebar di Jakarta Selatan sebanyak 2 objek senilai Rp 248.700.000.000, Kota Depok sebanyak 2 objek senilai Rp 6.500.000.000, Kabupaten Bener Meriah (Aceh) sebanyak 1 objek senilai Rp 4.300.000.000, serta Kota Tangerang sebanyak 1 objek senilai Rp 2.500.000.000.
Konstruksi Perkara dan Modus Pembiayaan
Perkara ini berawal dari pemberian fasilitas pembiayaan oleh LPEI kepada PT Duta Sarana Tehnology. Penyidik menduga proses pemeriksaan terhadap calon penerima pembiayaan dan penilaian risikonya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Pembiayaan tersebut kemudian mengalami kemacetan dan menyisakan kewajiban pembayaran sebesar 9 juta dolar Amerika Serikat (USD).
Selanjutnya, LPEI memberikan fasilitas pembiayaan baru kepada PT Maxima Inti Finance. Penyidik menduga pembiayaan baru ini digunakan untuk menutupi kondisi pembiayaan yang sudah bermasalah, termasuk pembiayaan PT Duta Sarana Tehnology, agar terlihat seolah-olah masih berjalan lancar.
PT Maxima Inti Finance tercatat menerima total pembiayaan sebesar USD 47,5 juta yang dicairkan sebanyak 17 kali dalam tiga tahap. Dokumen dan jaminan yang menjadi syarat pencairan diduga tidak diperiksa dengan baik oleh pihak terkait, sehingga perusahaan tersebut pada akhirnya tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya kepada LPEI.
Enam Tersangka dan Kerugian Negara USD 43,62 Juta
Penyidikan perkara ini ditangani berdasarkan dua laporan polisi tertanggal 22 Januari 2025. Penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, yang terdiri atas lima orang dari unsur internal LPEI berinisial FH, NH, DSD, IS, dan AS, serta satu orang berinisial DM yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Maxima Inti Finance pada saat peristiwa yang disidik.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 37/SR/LHP/DJPI/PKN.01/09/2025 tertanggal 4 September 2025, kerugian keuangan negara dalam kasus ini tercatat sebesar USD 43.617.739,13 (43.617.739 dolar Amerika Serikat dan 13 sen) atau sekitar USD 43,62 juta.
Penyidik menegaskan akan terus menelusuri aset-aset lain yang diduga berkaitan dengan perkara ini guna mendukung pemulihan kerugian negara. Dalam seluruh tahapan penanganan perkara, Polri tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta hak setiap tersangka. (Fir)
