PALEMBANG, 13 November 2026 — Siswa pindahan SMK Negeri 4 Palembang berinisial BRI memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan pemberitaan yang dipublikasikan oleh media daring TNews Sumsel pada 12 November 2026 terkait dugaan adanya pungutan biaya perpindahan siswa di sekolah tersebut.
Dalam pernyataannya, BRI membantah kebenaran informasi dalam pemberitaan tersebut dan menegaskan bahwa proses kepindahannya tidak disertai pungutan liar sebagaimana yang dituduhkan.
BRI yang merupakan siswa pindahan dari SMK Negeri 2 Palembang ke SMK Negeri 4 Palembang pada periode Agustus 2026 menjelaskan bahwa seluruh proses perpindahannya berjalan sesuai dengan ketentuan serta prosedur administrasi sekolah yang berlaku tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun.
Ia juga membantah narasi yang menyebut dirinya bertemu dengan Kepala SMK Negeri 4 Palembang terkait permintaan dana kepindahan, serta menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam pemberitaan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang dialaminya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebenaran informasi, klarifikasi tersebut telah dituangkan oleh BRI dalam Surat Pernyataan tertulis tertanggal 13 November 2026 yang ditandatangani di atas meterai dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak mana pun .
Klarifikasi serupa juga disampaikan oleh siswi pindahan lainnya dari SMK Negeri 2 Palembang berinisial **WPP** melalui Surat Pernyataan bermeterai tertanggal 13 November 2026 yang menegaskan bahwa proses kepindahannya ke SMK Negeri 4 Palembang berlangsung tanpa dipungut biaya .
Sejalan dengan klarifikasi para siswa, pihak SMK Negeri 4 Palembang melalui Kepala Sekolah Sumin Eksan, S.Pd., M.M., pada 13 November 2026 telah melayangkan surat resmi Permohonan Hak Jawab dan Hak Koreksi bernomor 422/735/Disdik.SS/SMKN 4/2026 serta surat Somasi/Teguran Hukum bernomor 422/734/Disdik.SS/SMKN 4/2026 kepada pimpinan redaksi dan pengelola media TNews Sumsel .
Langkah ini ditempuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik karena pemberitaan tersebut dinilai tidak berimbang, tidak sesuai fakta, dan berpotensi mencemarkan nama baik lembaga pendidikan .
Pihak sekolah memberikan batas waktu 3 x 24 jam kepada redaksi media terkait untuk memuat hak jawab secara proporsional serta melakukan koreksi atas pemberitaan tersebut, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Forum Komite Sumatera Selatan. (Fir)
