PALEMBANG — Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami Kota Palembang, H. Syafarudin Bina RS, S.Pd.I, menegaskan komitmen pihaknya dalam memperkuat tata kelola administrasi pencatatan nikah serta pembinaan keluarga sakinah di wilayahnya. Langkah ini diambil guna memastikan keabsahan hukum dan syar’i dalam pernikahan sekaligus mengantisipasi potensi keretakan rumah tangga di masa depan.
H. Syafarudin Bina RS, S.Pd.I menjelaskan bahwa berdasarkan evaluasi KUA Sukarami, tingkat pernikahan pada tahun 2026 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Untuk membekali pasangan suami istri agar siap menghadapi dinamika rumah tangga, KUA Sukarami mewajibkan seluruh calon pengantin mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) setiap hari Kamis sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam. Bagi calon pengantin yang berdomisili di luar daerah, bimbingan dapat dilaksanakan di KUA setempat dengan menyerahkan bukti kepesertaan ke KUA Sukarami.
Terkait pernikahan di bawah umur dan pernikahan siri, H. Syafarudin Bina RS menegaskan komitmen penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan. Menurutnya, kasus pernikahan di bawah umur di wilayah Sukarami tercatat sangat minim dan wajib melalui penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Apabila terdapat permohonan isbat nikah siri di bawah umur yang dilaksanakan setelah berlakunya UU No. 16/2019, permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama dan dilimpahkan ke KUA untuk dianalisis kembali rukun serta keabsahan nikahnya (seperti keabsahan wali dan saksi) sebelum dilakukan proses pernikahan ulang atau penerbitan buku nikah.
Dalam hal tertib administrasi, Kepala KUA Sukarami menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama (MoU) dengan berbagai instansi terkait untuk memverifikasi keabsahan dokumen warga:
- Disdukcapil: Sinkronisasi dan penyesuaian data kependudukan (NIK, nama, dan status kependudukan).
- Pengadilan Agama: Verifikasi keabsahan akta cerai guna mencegah penggunaan dokumen palsu atau pengakuan status bujang/gadis yang tidak sesuai.
- Imigrasi: Pengawasan dan verifikasi dokumen untuk pernikahan campuran dengan warga negara asing (WNA).
Guna memberikan kepastian layanan publik, H. Syafarudin Bina RS juga mengimbau warga yang kehilangan buku nikah untuk mengurus duplikat secara resmi tanpa dipungut biaya (gratis). Warga cukup melaporkan ke KUA untuk pengecekan data registrasi akta nikah, menerima surat pengantar ke Polsek guna penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), lalu melengkapi berkas dan pasfoto untuk penerbitan blanko duplikat melalui Seksi Bimas Islam Kemenag Kota Palembang.
Selain pelayanan administrasi nikah yang didukung oleh 4 orang penghulu—termasuk H. Syafarudin Bina RS yang juga rutin turun langsung ke lapangan menemui masyarakat—KUA Sukarami membentuk tim khusus pencegahan konflik keagamaan guna menjaga kerukunan antarumat beragama di wilayah Sukarami agar tetap kondusif. Terkait maraknya tren nikah di KUA serta penggunaan ice breaking seperti “Tepuk Sakinah”, H. Syafarudin Bina RS menyambut baik tren nikah di kantor KUA selama syarat administrasi dan syar’i terpenuhi, namun menegaskan bahwa materi ice breaking hanya diperuntukkan pada sesi bimbingan pra-nikah dan dilarang dilakukan saat prosesi akad nikah demi menjaga kesakralan ibadah perkawinan. (Fir)
