PALEMBANG, buserpos9.com — Brigade Rakyat Nusantara (BRN) Sumatera Selatan angkat suara menyikapi wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Organisasi ini secara tegas menolak jika Gibran harus mengakhiri masa jabatannya hanya karena tekanan dan polemik politik yang berkembang.
Sekretaris Wilayah BRN Sumsel, Ki Edi Susilo, bahkan mengingatkan bahwa mundurnya seorang wakil presiden di tengah polemik yang belum memperoleh kepastian hukum berpotensi menjadi preseden buruk bagi demokrasi Indonesia.
Menurutnya, jabatan wakil presiden bukan posisi yang bisa ditinggalkan begitu saja ketika menghadapi tekanan politik. Ada mandat rakyat dan tanggung jawab konstitusional yang harus dituntaskan.
Ki Edi menegaskan, Gibran tidak boleh menunjukkan sikap menyerah terhadap situasi politik yang berkembang. Sebaliknya, ia harus tetap menjalankan tugas kenegaraan, menghadapi setiap persoalan melalui jalur hukum, serta membuktikan tanggung jawabnya kepada masyarakat.
“Jangan mundur! Seorang pemimpin tidak boleh meninggalkan amanah hanya karena menghadapi tekanan politik. Justru dalam situasi seperti inilah integritas, keberanian, dan tanggung jawab seorang pemimpin diuji,” tegas Ki Edi, Selasa (10/11/2026).
Ia menilai, apabila tuntutan mundur menjadi cara untuk menyelesaikan setiap polemik politik, demokrasi Indonesia berisiko terjebak dalam preseden yang berbahaya. Jabatan publik bisa kehilangan kepastian apabila tekanan opini dan kepentingan politik lebih dominan dibandingkan mekanisme konstitusional.
“Kita tidak boleh membangun tradisi politik bahwa setiap pejabat yang diterpa polemik harus mengundurkan diri. Negara ini memiliki aturan, konstitusi, dan lembaga hukum. Kalau ada persoalan, buktikan melalui proses hukum, bukan melalui tekanan politik,” ujarnya.
BRN: Jangan Biarkan Mandat Rakyat Dikalahkan Kepentingan Politik
Ki Edi menegaskan, BRN Sumsel tidak sedang menempatkan siapa pun di atas hukum. Namun, setiap persoalan harus diselesaikan secara objektif, adil, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Ia mendorong agar persoalan yang dipersoalkan terkait Gibran diuji melalui mekanisme hukum yang tepat, termasuk lembaga peradilan sesuai kewenangannya.
Menurutnya, desakan politik tidak dapat serta-merta menggantikan proses pembuktian hukum. Kepastian mengenai suatu persoalan harus didasarkan pada fakta dan keputusan lembaga yang berwenang.
“Jangan sampai demokrasi kita justru tunduk pada tekanan. Kalau memang ada persoalan, silakan diuji secara hukum. Tetapi sebelum ada keputusan hukum yang final, jangan mendesak seseorang meninggalkan amanah yang diberikan rakyat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa polemik politik yang terus diperbesar tanpa penyelesaian yang jelas dapat mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan.
Minta Gibran Tetap Berdiri Bersama Prabowo
BRN Sumsel meminta Gibran tetap fokus menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden dan mendampingi Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan.
Ki Edi menilai, Indonesia membutuhkan stabilitas kepemimpinan agar agenda pembangunan, investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan tanpa terganggu konflik politik berkepanjangan.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan hal wajar dalam demokrasi. Namun, kepentingan nasional tidak boleh dikorbankan hanya karena pertarungan opini di tingkat elite.
Dari Sumatera Selatan, BRN menyatakan sikap bahwa Gibran harus tetap menjalankan amanah konstitusi, bukan mengambil langkah mundur di tengah tekanan.
“Pesan kami jelas dan tegas: Wapres Gibran Rakabuming Raka jangan mundur! Tetap dampingi Presiden Prabowo Subianto, jangan goyah oleh tekanan politik, dan jangan tinggalkan mandat rakyat. Tuntaskan amanah konstitusi sampai akhir masa jabatan,” pungkas Ki Edi Susilo.
