Palembang – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) I menggelar kegiatan reses Masa Sidang VII Tahun 2026 di SMA Negeri 10 Palembang, Senin (16/11/2026). Kunjungan ini difokuskan untuk menyerap langsung berbagai aspirasi di sektor pendidikan, mulai dari pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, persoalan air bersih, hingga kejelasan status kesejahteraan tenaga pendidik.
Kegiatan reses tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Dapil I, Chairul S. Matdiah, S.H., M.H. (Fraksi Demokrat), didampingi lima anggota DPRD Sumsel lainnya, yakni Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Fraksi Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (Fraksi NasDem), Ir. Romiana Hidayati (Fraksi PDI Perjuangan), Muhammad Toha, S.Ag. (Fraksi PKS), dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Fraksi Gerindra). Sebagai informasi, wilayah kerja Dapil I mencakup sembilan kecamatan di Kota Palembang, meliputi Bukit Kecil, Ilir Barat I, Ilir Barat II, Gandus, Jakabaring, Plaju, Seberang Ulu I, Seberang Ulu II, dan Kertapati.
Dalam sambutannya, Chairul S. Matdiah menegaskan bahwa reses merupakan instrumen konstitusional bagi wakil rakyat untuk bertatap muka dan mendengar persoalan riil di lapangan. Seluruh catatan yang dihimpun dari jajaran guru maupun siswa SMAN 10 Palembang akan dirumuskan untuk dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumsel agar dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
“Pada reses ini, aspirasi Bapak, Ibu, dan para siswa akan kami tampung dan disampaikan dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan bisa diakomodasi oleh Bapak Gubernur Sumsel. Namun, apabila nantinya belum dapat direalisasikan, kami mohon maaf,” ujar Chairul.
Di hadapan civitas academica SMAN 10 Palembang, Chairul juga memaparkan tiga fungsi utama DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu fungsi legislasi (pembentukan Peraturan Daerah/Perda bersama gubernur), fungsi anggaran (budgeting dalam pembahasan dan persetujuan APBD), serta fungsi pengawasan terhadap jalannya Perda, penggunaan anggaran, dan permintaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) gubernur.
Merespons pertanyaan terkait nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Chairul memastikan isu tersebut menjadi atensi legislatif seiring adanya rencana penyesuaian mekanisme status kepegawaian dari pemerintah. Sementara untuk usulan pengadaan fasilitas sekolah, ia menyarankan agar pihak SMAN 10 Palembang segera menyusun proposal resmi agar dapat diproses sesuai regulasi penganggaran daerah.
Senada dengan hal tersebut, Anggota DPRD Sumsel Dapil I, Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos., menekankan kesiapan legislatif untuk mengawal usulan sekolah hingga ke tahap pembahasan di Badan Anggaran (Banggar).
“Setiap kali kami melaksanakan reses, seluruh aspirasi masyarakat kami catat dan sampaikan dalam rapat paripurna. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan berproses di Badan Anggaran. Kami di DPRD menjadi jembatan untuk menyampaikan dan memperjuangkan keinginan masyarakat,” kata Aryuda.
Sementara itu, Abdullah Taufik, S.E., M.M., menambahkan bahwa dialog di SMAN 10 Palembang tidak hanya memotret kebutuhan internal sekolah, tetapi juga isu sosial yang berkembang di tengah warga Kota Palembang.
“Hari ini kami dari Dapil I turun langsung ke SMAN 10 Palembang. Ada beberapa pertanyaan dan aspirasi yang disampaikan, terutama terkait fasilitas sekolah, PPPK, serta persoalan sosial masyarakat. Semua aspirasi ini kami serap dan akan kami laporkan dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan bisa segera diperjuangkan dan direalisasikan,” ungkap Abdullah Taufik.
Di sisi lain, Kepala SMAN 10 Palembang, Lili Rahmawati, S.Pd., M.M., mengapresiasi kehadiran rombongan anggota DPRD Sumsel Dapil I. Menurutnya, forum ini menjadi ruang strategis bagi sekolah untuk menyampaikan sejumlah kendala operasional secara terbuka.
Lili merinci beberapa kebutuhan mendesak yang diusulkan pihak sekolah, antara lain bantuan perangkat sound system, kejelasan teknis penerapan aturan kedisiplinan jam kerja guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)—yang diwajibkan berada di lingkungan sekolah hingga pukul 16.00 WIB meski jam mengajar telah usai—serta perbaikan distribusi air bersih.
Terkait kendala air bersih, Lili menjelaskan bahwa fasilitas penampungan atau tandon air di sekolah sebenarnya sudah mencukupi, namun pasokan distribusi dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kerap tidak optimal.
“Kami berharap persoalan distribusi air ini bisa dicarikan solusi. Tadi juga disampaikan bahwa anggota DPRD Sumsel akan membantu mengomunikasikan persoalan tersebut dengan pihak PDAM agar distribusi air ke sekolah bisa lebih baik,” pungkas Lili. (Fir)


















