Palembang, 6 Agustus 2025 — Dialog strategis antara Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) dan para nelayan digelar di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Rabu (6/8), sekaligus menandai dimulainya Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-2 DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumsel. Acara ini resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel, Aries Irwan Wahyu SSTPi MSi, yang hadir mewakili Gubernur Sumsel.
Dengan mengusung tema “Nelayan sebagai Motor Penggerak Swasembada Pangan Nasional”, kegiatan ini menjadi wadah diskusi dan evaluasi kebijakan serta penguatan peran nelayan dalam pembangunan daerah.
Hadir dalam agenda penting ini sejumlah tokoh, termasuk Sekretaris Jenderal DPP HNSI Lydia Aseggaf SE, Ketua DPD HNSI Sumsel Ir Gunawan MT, perwakilan Ditpolairud Polda Sumsel, Lanal Palembang, organisasi masyarakat, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Dalam sambutannya, Aries menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Sumsel terhadap dialog nelayan dan Rakerda HNSI. Ia menyebutkan bahwa masukan dari para nelayan sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Statistik menunjukkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Sumsel telah mencapai 117, artinya nelayan kita semakin sejahtera. Namun demikian, kami mendorong agar seluruh nelayan melengkapi izin kapalnya, agar pendataan lebih akurat dan program bantuan bisa tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Sekjen DPP HNSI Lydia Aseggaf mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk nyata kepedulian HNSI Sumsel terhadap nelayan. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara HNSI dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan di lapangan, terutama dalam hal perizinan.
“Banyak nelayan yang masih bingung dan enggan mengurus izin kapal karena kurang sosialisasi. Padahal, dengan izin lengkap, mereka lebih aman saat melaut dan berpeluang mendapatkan bantuan dari program pemerintah,” ujarnya.
Lydia juga menyambut baik rencana pemerintah untuk membuka gerai perizinan kapal di berbagai wilayah dan berharap sinergi ini bisa ditindaklanjuti bersama DPD HNSI Sumsel.
Ia menegaskan bahwa peran HNSI sangat vital dalam menjembatani kebutuhan nelayan dengan program-program pemerintah. Menurutnya, nelayan juga perlu meningkatkan kualitas dan pola pikir agar dapat naik kelas, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari segi manajemen usaha dan pemanfaatan teknologi.
“Nelayan bukan lagi masyarakat marginal. Mereka adalah pilar penting ketahanan pangan nasional. Maka dari itu, kami dorong mereka untuk terus berkembang, dan yakinlah HNSI serta pemerintah siap mendampingi,” tutup Lydia. (Fir)
