PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, SH, MH, secara resmi melantik Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Selatan periode 2025–2029 di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Kamis (30/10/2025).
Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa keberadaan FPK memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan dan ketenteraman masyarakat Sumsel yang selama ini dikenal sebagai daerah “zero konflik”. Ia mengingatkan bahwa situasi yang kondusif tidak berarti tugas FPK menjadi ringan.
> “Justru di tengah kondisi damai, FPK dituntut tetap aktif menjembatani berbagai perbedaan di masyarakat agar tidak muncul kesalahpahaman. Forum ini harus menjadi simpul komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dari berbagai latar belakang,” ujar Deru.
Ia juga mengapresiasi peran FPK yang terus menjaga semangat pembauran sosial di tengah masyarakat. Deru mencontohkan bahwa interaksi sosial, seperti pernikahan antar suku dan budaya, menjadi cermin nyata bahwa keberagaman di Sumsel tumbuh secara alami dan harmonis.
> “Kita harus memastikan Sumsel tetap bersih dari isu intoleransi dan disintegrasi. Kita ini satu keluarga besar, warga Sumatera Selatan. Melalui FPK, mari kita jaga kekompakan dan gotong royong sebagai modal utama membangun daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua FPK Sumsel, Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, yang kembali dipercaya memimpin forum untuk masa jabatan keempat, menegaskan bahwa pembentukan FPK merupakan amanat dari Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang pedoman pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan di daerah.
> “FPK adalah instrumen resmi negara untuk menjaga komunikasi antar kelompok masyarakat. Forum ini ada hingga tingkat kecamatan agar nilai toleransi dan persaudaraan tetap terjaga. Alhamdulillah, Sumsel tetap menjadi contoh daerah zero konflik di Indonesia,” ujarnya.
Sultan Iskandar menambahkan, dukungan Pemerintah Provinsi Sumsel selama ini sangat kuat, baik dari sisi kelembagaan maupun pendanaan yang bersumber dari APBD, sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri.
> “FPK bukan hanya wadah formalitas. Ini forum nyata yang menjaga stabilitas sosial dan budaya di Sumatera Selatan. Kami siap bersinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat rasa persatuan,” tegasnya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum baru bagi FPK Sumsel untuk lebih aktif memperkuat semangat kebinekaan, toleransi, dan solidaritas sosial di seluruh lapisan masyarakat.
Dengan semangat baru di periode 2025–2029, FPK Sumsel diharapkan mampu menjadi teladan nasional dalam menjaga ketahanan sosial dan memperkuat jati diri Sumatera Selatan sebagai provinsi damai, inklusif, dan berdaya saing tinggi. (Firdaus)
