Palembang – DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali melaksanakan reses masa sidang III pada 21–28 Agustus 2025. Salah satu agenda reses digelar oleh Anggota DPRD Sumsel Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Palembang di SMA Syakhyakirti, Senin (25/8/2025).
Sebelumnya mereka melaksanakan reses di SMAN 2 Palembang.
Kegiatan reses tersebut dipimpin oleh Chairul S. Madiah, S.H., M.H. dari Fraksi Demokrat selaku Koordinator Reses. Ia hadir bersama lima anggota DPRD Sumsel lainnya, yakni Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos. (Golkar), Firmansyah Hakim, S.H. (NasDem), Ir. Romiana Hidayati (PDIP), H. Muhammad Toha, S.Ag. (PKS), dan Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Gerindra).
Koordinator Reses Dapil I, Chairul S. Matdiah, menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan agenda rutin DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Ia mengajak para guru dan siswa menyampaikan permasalahan dengan jelas dan tepat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan melaksanakan reses Sidang III Dapil I di SMA Syakhyakirti. Kami hadir untuk menyerap aspirasi, jadi berikanlah masukan dan saran yang sedang dihadapi. Semua akan kami bawa ke rapat paripurna,” jelas Chairul.
Kepala Sekolah SMA Syakhyakirti Palembang, Sarnubi, S.Pd., M.Si., menyampaikan apresiasinya atas kunjungan para wakil rakyat. Ia menilai reses menjadi wadah penting untuk menyampaikan langsung berbagai kebutuhan dan permasalahan dunia pendidikan.
“Kami selaku pihak sekolah berterima kasih atas kehadiran anggota DPRD. Semoga kegiatan ini menjadi wadah guru dan siswa untuk bertanya, menyampaikan aspirasi, dan mendapat solusi nyata atas permasalahan pendidikan,” katanya.
Kegiatan reses berlangsung interaktif. Sejumlah siswa dan guru berkesempatan mengajukan pertanyaan dan aspirasi.
Dua siswa kelas XI, Putri Irmandari dan Muhammad Ridho Barokah, menyampaikan pertanyaan kritis. Putri menyinggung isu kenaikan gaji DPRD serta viralnya video anggota DPRD yang berjoget. Sementara Ridho menanyakan langkah konkret pemberantasan korupsi di Indonesia.
Selain siswa, guru SMK Syakhyakirti, Wahyudi, mengeluhkan beratnya beban jam pembelajaran (JP) guru swasta serta tingginya biaya pelatihan kompetensi. Ia berharap adanya keringanan beban kerja dan dukungan anggaran pelatihan.
Sedangkan Kepala Sekolah Sarnubi menyampaikan kebutuhan sekolah akan fasilitas komputer, ruang belajar tambahan, serta beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, termasuk anak-anak panti asuhan.
Menanggapi isu yang disampaikan Putri, anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Golkar, Aryuda Perdana Kusuma, menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji DPRD Sumsel. Ia juga meluruskan isu soal aksi berjoget anggota dewan yang viral.
“Tidak ada kenaikan gaji DPRD. Sedangkan soal berjoget, itu dilakukan setelah acara resmi selesai hanya untuk hiburan, bukan dalam kapasitas resmi,” jelas Aryuda.
Pernyataan ini diperkuat oleh anggota DPRD dari PKS, H. Muhammad Toha, S.Ag., yang menegaskan bahwa aksi tersebut tidak dimaksudkan untuk menyinggung masyarakat.
Sementara itu, menjawab pertanyaan Ridho, Abdullah Taufik, S.E., M.M. (Gerindra) menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat dalam memberantas korupsi.
“Korupsi berawal dari moral dan kesempatan. Karena itu perlu sistem yang transparan, rekrutmen yang bersih, serta perlindungan bagi pelapor. Pemimpin harus memberi teladan agar masyarakat ikut serta mencegah korupsi,” tegasnya.
Terkait beban guru swasta, H. Muhammad Toha menambahkan bahwa aspirasi soal jam pelajaran dan biaya pelatihan akan diteruskan ke Dinas Pendidikan Sumsel. (Fir)
