Palembang —Rapat Reses Daerah Pemilihan (Dapil) I DPRD Kota Palembang kembali menjadi panggung penyampaian berbagai persoalan transportasi dan lalu lintas yang dinilai belum tertangani dengan baik. Koordinator Reses Dapil I, M. Hibbani (PKS), bersama para anggota DPRD lainnya, yakni M. Aris Alkautsar (NasDem), RM Yusuf Indra Kesuma (PDI-P), Yustin Kurniawan (Golkar), Junaidi Wiratama (PAN), dan Sabia Afriyani (NasDem), bergantian memaparkan temuan lapangan yang banyak dikeluhkan masyarakat.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Yustin Kurniawan, membuka sorotan dengan masalah klasik yang tak kunjung terselesaikan: minimnya penerangan jalan di sejumlah titik. Ia mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang untuk segera melakukan pemerataan pemasangan lampu jalan mengingat kebutuhan warga terhadap keamanan dan kenyamanan semakin meningkat.
Selain persoalan penerangan, Yustin juga mempertanyakan layanan minibus Transmusi yang tak kunjung beroperasi di Kecamatan Plaju. Padahal, halte sudah tersedia, namun armada belum berfungsi sebagaimana mestinya.
Kritik lebih tajam datang dari RM Yusuf Indra Kesuma, yang menyoroti efektivitas pengawasan lalu lintas berbasis CCTV. Ia menuntut Dishub memaparkan data rinci mengenai kamera pengawas yang benar-benar aktif serta bagaimana pemanfaatannya ketika terjadi kemacetan.
“Masih ada petugas lapangan yang tidak responsif di sejumlah titik simpang macet. Ini harus segera dibenahi,” tegas Indra.
Dari aspek ketertiban, Sabia Afriyani menyoroti maraknya parkir liar di wilayah permukiman, terutama di Jalan Manunggal yang kini dipenuhi kafe dan tempat usaha. Menurutnya, banyak usaha yang beroperasi tanpa izin lengkap dan menimbulkan kebisingan serta gangguan kenyamanan warga.
Menutup rangkaian pembahasan, Koordinator Reses M. Hibbani meminta Dishub menyampaikan data lengkap titik layanan transportasi dan jumlah personel pengawasan di lapangan. Ia menilai tata kelola transportasi Palembang masih belum memenuhi standar kota metropolitan.
“Palembang membutuhkan tata kelola transportasi yang modern dan responsif, bukan sekadar menunggu aduan masyarakat,” tegas Hibbani.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Agus Supriyanto, mengakui sejumlah hambatan yang dihadapi pihaknya. Mulai dari keterbatasan sarana operasional, jumlah personel yang belum ideal, hingga kondisi cuaca yang sering menyulitkan petugas.
“Kami memiliki sembilan koordinator lapangan dengan dua shift per hari. Namun kendaraan operasional masih sangat terbatas,” ungkap Agus.
Terkait persoalan parkir liar dan kebisingan usaha di pemukiman, Agus menegaskan pihaknya siap melakukan penertiban dan akan berkoordinasi dengan Satpol PP jika ditemukan pelanggaran.
Agus juga mengungkapkan bahwa Dishub saat ini tengah mengkaji kerja sama pihak ketiga untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor parkir, dengan harapan dapat memperbaiki layanan transportasi ke depan.
Dengan beragam masukan yang mengemuka, DPRD menegaskan perlunya evaluasi mendalam dan langkah konkret dari Dishub demi mewujudkan transportasi Kota Palembang yang lebih tertata, aman, dan modern. (Firdaus)
