PALEMBANG – Langkah besar menuju soliditas organisasi resmi dikukuhkan. Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI, Teguh Sumarno, secara langsung melantik jajaran Pengurus Daerah PGRI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) masa bakti 2024–2029 di bawah kepemimpinan Drs. H. Riza Fahlevi, MM. Prosesi yang berlangsung di Aula SMKN 6 Palembang ini menjadi jawaban tegas atas dinamika organisasi yang terjadi selama ini.
Kehadiran berbagai elemen organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, hingga jajaran Forkopimda Sumatera Selatan dalam acara tersebut dinilai sebagai simbol kuat dukungan dan kebersamaan untuk memperkuat persatuan di lingkungan PGRI.
Ketua Umum PB PGRI, Teguh Sumarno, secara khusus menyampaikan harapannya agar segala bentuk polemik yang selama ini sering disebut-sebut sebagai dualisme dapat segera disudahi demi menjaga soliditas internal perjuangan guru.
“Kami berharap apa yang selama ini dianggap sebagai dualisme dapat segera berakhir. Kebersamaan yang terlihat hari ini menjadi pertanda baik untuk memperkuat persatuan dan semangat organisasi,” ujar Teguh di hadapan ribuan guru yang hadir menyaksikan pelantikan. Teguh juga menegaskan bahwa PB PGRI sepenuhnya menghormati seluruh mekanisme hukum yang sedang berjalan di tingkat pusat hingga adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrah*).
Senada dengan ketegasan pusat, Sekretaris Pengurus Daerah PGRI Sumsel, R. Wijaya, menegaskan bahwa secara hukum dan administrasi negara, tidak ada dualisme dalam kepengurusan PGRI Sumsel yang mereka pimpin. Keabsahan dan legalitas organisasi mereka sah, transparan, dan dapat diverifikasi secara resmi.
“Kami memastikan bahwa PGRI yang kami pimpin adalah organisasi yang sah dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku. Kami harap para guru tidak perlu terpengaruh informasi simpang siur yang memicu kebingungan,” kata Wijaya.
Ia juga mengklarifikasi bahwa insiden penyegelan yang sempat terjadi di Universitas PGRI Palembang murni merupakan konflik internal kampus dan sama sekali tidak berkaitan dengan kepengurusan PGRI Sumsel yang baru dikukuhkan. Melalui momentum ini, PGRI Sumsel berkomitmen mengalihkan seluruh energi organisasi untuk pelayanan nyata, salah satunya dengan segera membuka nomor *hotline* pengaduan digital untuk merespons cepat aspirasi guru di lapangan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Pandji Tjahjanto, menyampaikan ucapan selamat dan menaruh harapan besar agar kepengurusan periode 2024–2029 ini mampu menjadi wadah tunggal yang kokoh dalam memberikan perlindungan, pembinaan, serta memperjuangkan kesejahteraan para pendidik di Sumatera Selatan. (Firdaus)
