PALEMBANG – Industri pertambangan Sumatera Selatan memasuki babak baru dalam penataan infrastruktur. Hal ini ditegaskan dalam acara pelantikan pengurus Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Perwakilan Daerah Sumatera Selatan masa bakti 2025-2030 yang digelar di Ballroom Hotel Grand Daira Palembang, Lantai 2, Sabtu (31/1/2026).
Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, yang hadir langsung menyaksikan pelantikan tersebut, mengirimkan pesan kuat kepada para pelaku usaha. Ia menegaskan bahwa penggunaan jalan umum untuk aktivitas tambang harus segera diakhiri melalui percepatan pembangunan jalan khusus (hauling road).
“Masalah angkutan ini sebenarnya bukan polemik, tapi soal kemauan untuk keluar dari zona nyaman. Selama ini perusahaan merasa nyaman menggunakan jalan rakyat, padahal undang-undang sudah mewajibkan jalan khusus. Saya minta pengurus PERHAPI yang baru dilantik tidak hanya menjadi penonton, tapi aktif memberikan saran teknis kepada perusahaan-perusahaan tambang agar transisi ini berjalan cepat,” tegas Herman Deru.
Herman Deru menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi akan bersikap objektif. Toleransi waktu penggunaan jalan umum hanya akan diberikan kepada perusahaan yang menunjukkan “Niat Baik” dan “Aksi Nyata”.
“Kalau sudah ada pembebasan lahan dan pengerjaan fisik jalan khusus secara teknis, kita bisa berikan kompromi waktu. Tapi kalau tidak ada pergerakan, jangan salahkan jika aturan ditegakkan demi kenyamanan masyarakat,” imbuhnya.
PERHAPI: Menjaga Keseimbangan Produksi dan Infrastruktur
Ketua PERHAPI PD Sumsel, Frans Irawan, ST., MM, menyambut tantangan tersebut dengan menyiapkan peta jalan kontribusi profesi. Menurutnya, PERHAPI yang kini beranggotakan 600 profesional lintas disiplin akan menjadi jembatan teknis antara regulasi pemerintah dan kendala di lapangan.
“Kami telah menyerahkan catatan strategis kepada Bapak Gubernur. Kami memahami tantangan pelaku usaha saat ini cukup berat, di mana kuota produksi nasional pada RKAB 2026 diproyeksikan turun sekitar 200 juta ton untuk menjaga stabilitas harga global. Namun, efisiensi biaya tidak boleh mengorbankan kewajiban pembangunan jalan khusus dan kelestarian lingkungan,” jelas Frans Irawan.
Frans juga menekankan bahwa fokus PERHAPI Sumsel ke depan mencakup tiga pilar utama:
* Infrastruktur Mandiri: Mengawal percepatan jalan khusus batu bara.
* Kaidah Pertambangan yang Baik (Good Mining Practice): Memastikan standar keselamatan kerja yang ketat untuk mencegah kecelakaan tambang.
* Keberlanjutan Lingkungan: Menyiapkan konsep reklamasi yang mampu mengembalikan ekosistem asli secara bertahap.
Ahli Pertambangan untuk Masa Depan Sumsel
Acara pelantikan yang berlangsung khidmat ini ditutup dengan sesi diskusi mendalam (Focus Group Discussion) mengenai fungsi pengangkutan batu bara di wilayah selatan. Diskusi ini menghadirkan berbagai narasumber dari Dinas ESDM, Dinas Perhubungan, hingga pakar hukum pertambangan.
“Harapan kami, PERHAPI Sumsel menjadi mitra strategis pemerintah yang mampu memberikan pengkayaan data dan analisis. Kita ingin industri tambang di Sumsel maju, namun tetap harmonis dengan kepentingan masyarakat dan ekosistem alam,” tutup Frans.
Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh senior pertambangan nasional, jajaran pimpinan IUP di Sumatera Selatan, serta perwakilan akademisi dari Universitas Sriwijaya dan institusi pendidikan pertambangan lainnya. (Firdaus)
