Example floating
Example floating
Uncategorized

Pimpinan Media Buserpos9 dan Staf Redaksi Tegas Menolak Polri di Bawah Salah Satu Kementerian

25
×

Pimpinan Media Buserpos9 dan Staf Redaksi Tegas Menolak Polri di Bawah Salah Satu Kementerian

Sebarkan artikel ini

Palembang – Pimpinan media online Buserpos9.com, M. Firdaus bersama seluruh staf redaksi secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah salah satu kementerian. Sikap ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap independensi dan profesionalisme institusi Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai alat negara.

Pimpinan Buserpos9 menilai bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagaimana amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengurangi independensi penegakan hukum.

“Polri adalah institusi penegak hukum yang harus berdiri netral, profesional, dan tidak berada di bawah kepentingan politik atau birokrasi kementerian tertentu,” tegas pimpinan media Buserpos9 dalam pernyataannya, Selasa (—).

Menurutnya, jika Polri berada di bawah kementerian, maka dikhawatirkan akan terjadi intervensi dalam proses penegakan hukum, terutama dalam penanganan perkara yang bersentuhan langsung dengan kekuasaan dan kepentingan elite.

Sikap penolakan ini juga didukung penuh oleh seluruh staf redaksi Buserpos9. Mereka menilai independensi Polri merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga supremasi hukum, demokrasi, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Buserpos9 sebagai media siber menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi, hukum, dan kepentingan masyarakat luas. Media memiliki peran penting sebagai kontrol sosial agar kebijakan yang diambil pemerintah tetap berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.

Pimpinan Buserpos9 berharap pemerintah dan para pemangku kebijakan dapat mendengar aspirasi masyarakat, termasuk dari insan pers, serta mempertimbangkan secara matang setiap wacana yang berpotensi berdampak besar terhadap sistem ketatanegaraan.

“Menjaga Polri tetap independen adalah bagian dari menjaga demokrasi dan keadilan di negeri ini,” pungkasnya.

Example 120x600