Palembang, 20 November 2026 – PT PLN (Persero) bersama Komisi XII DPR RI mempererat kolaborasi strategis guna mengebut program elektrifikasi desa dan memperkuat keandalan pasokan listrik di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi. Langkah konkret tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang diselenggarakan di Auditorium Iconplus Regional SBS, Palembang, Jumat (20/11).
Pertemuan ini membahas percepatan berbagai inisiatif kelistrikan perdesaan, mulai dari akselerasi Program Listrik Desa (Lisdes), penyaluran Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal, hingga penguatan infrastruktur jaringan distribusi. Upaya kolaboratif tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia dari desa dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.
Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, didampingi sejumlah anggota Komisi XII DPR RI. Hadir pula Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan Hendriansyah, S.T., M.Si. mewakili Gubernur Sumatera Selatan; Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan; Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power Daniel Eliawardhana; serta General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), Diksi Erfani Umar.
Dalam jalannya diskusi, Komisi XII DPR RI menyoroti urgensi percepatan tindak lanjut usulan Lisdes dan BPBL bagi masyarakat di Sumatera Selatan dan Jambi. Bagi desa-desa yang memiliki hambatan geografis dan sulit dijangkau jaringan konvensional, pemanfaatan PLTS komunal didorong sebagai alternatif solusi kelistrikan. Selain perluasan akses, keandalan infrastruktur seperti pemeliharaan gardu, penguatan jaringan distribusi, serta kesiapan daya untuk menopang sektor industri turut menjadi fokus pembahasan.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menekankan bahwa percepatan elektrifikasi desa harus menjadi prioritas bersama agar warga di wilayah tertinggal segera memperoleh pasokan listrik yang memadai.
“Kami mendorong agar usulan listrik desa dan bantuan pemasangan sambungan listrik segera ditindaklanjuti. Untuk desa yang sulit dijangkau jaringan, PLTS komunal layak dikaji. Semakin cepat warga mendapat akses listrik yang andal, semakin besar peluang mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan,” ungkap Sugeng.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, menjelaskan bahwa pemantauan pemerataan listrik nasional bertumpu pada dua indikator utama, yakni rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi rumah tangga. Untuk menyelaraskan usulan pemerintah daerah dengan eksekusi teknis di lapangan, Kementerian ESDM menjadwalkan forum sinkronisasi Program Listrik Desa pada 1–3 Desember 2026 mendatang.
“Kami menyiapkan forum sinkronisasi Program Listrik Desa pada 1–3 Desember untuk menyelaraskan usulan daerah dengan rencana pelaksanaan. Untuk desa yang diusulkan mendapat PLTS komunal, kesiapan perizinan perlu diperhatikan sejak awal agar pembangunan bisa berjalan sesuai rencana,” jelas Wanhar.
Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan, Hendriansyah, menyampaikan bahwa merujuk pada pendataan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, masih terdapat 21 desa yang memerlukan akses listrik. Pemprov Sumsel telah bersurat dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna menghimpun lokasi prioritas Lisdes, sekaligus mengingatkan pentingnya kesesuaian standar teknis ketenagalistrikan pada pembangunan jaringan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sejalan dengan arahan tersebut, General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar, menegaskan kesiapan penuh PLN dalam mengeksekusi percepatan elektrifikasi desa. Saat ini, PLN segera menindaklanjuti penetapan penerima BPBL yang baru diterbitkan serta terus memacu progres pembangunan jaringan listrik desa di dua lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.
Di sisi pemeliharaan keandalan pasokan, PLN UID S2JB juga melakukan pengecekan kondisi tiang listrik di berbagai titik untuk penggantian berkala serta menyiapkan transformator berkapasitas sesuai guna menjaga stabilitas tegangan listrik bagi pelanggan.
“PLN segera menindaklanjuti penetapan penerima Bantuan Pasang Baru Listrik yang baru diterbitkan. Pembangunan jaringan di dua lokasi di OKU Selatan juga sedang berjalan. Kami berkomitmen agar semakin banyak keluarga di desa dapat menikmati akses listrik yang andal untuk mendukung aktivitas belajar, menjalankan usaha, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini merupakan bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pembangunan yang lebih merata,” terang Diksi.
Selain itu, untuk rencana pengembangan PLTS komunal di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), PLN mengupayakan agar proses penyusunan studi kelayakan dapat berjalan beriringan dengan pengurusan sertifikat lahan. Skema paralel ini dirancang untuk memangkas waktu persiapan sehingga aspek teknis maupun administrasi tuntas tepat waktu sebelum konstruksi dilaksanakan.
Sinergi lintas instansi antara PLN, Komisi XII DPR RI, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya keadilan energi di Sumatera Selatan dan Jambi. Akses listrik yang andal diyakini akan menjadi motor penggerak produktivitas warga, membuka lapangan usaha baru, menunjang kualitas pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
Narahubung:
Iwan Arissetyadhi
Manajer Komunikasi & TJSL PLN UID S2JB
Telepon: (0711) 358355, 358671, 358804, 358859
Faks: (0711) 310376, 357440
Sekilas tentang PLN
PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end to end, menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya Net Zero Emissions (NZE), serta menghadirkan proses bisnis dengan SDM berkelas dunia. (Fir)


















