PALEMBANG – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB) memaparkan kesiapan pasokan listrik, penguatan infrastruktur jaringan, hingga strategi peningkatan layanan pelanggan dalam kunjungan reses Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Masa Sidang VII Tahun Anggaran 2026 di Kantor PLN UID S2JB, Palembang, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan ini menjadi forum dialog langsung antara legislatif dan manajemen PLN untuk menyerap serta menindaklanjuti berbagai aspirasi kelistrikan yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Anggota DPRD Sumsel dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel I, Chairul S. Matdiah, menyampaikan bahwa kunjungan reses tersebut dimanfaatkan untuk membawa keluhan warga secara langsung, mulai dari persoalan tagihan listrik, gangguan pasokan, hingga perluasan akses listrik ke wilayah pedesaan.
“Dialog langsung dengan pihak PLN sangat penting agar masyarakat memperoleh kejelasan informasi sekaligus mendorong percepatan tindak lanjut sesuai kondisi riil di lapangan,” ujar Chairul.
Mewakili General Manager PLN UID S2JB Diksi Erfani Umar, Senior Manager Perencanaan PLN UID S2JB, Armunanto, menegaskan bahwa secara sistem, ketersediaan pasokan listrik di Sumatera Selatan berada dalam kondisi sangat mencukupi.
Saat ini, daya mampu pasok di Sumatera Selatan mencapai 2.785 megawatt (MW), sementara beban puncak berada di kisaran 1.215 MW. Khusus wilayah layanan Palembang, beban puncak tercatat sekitar 622 MW yang ditopang oleh 20 gardu induk dan 205 jalur penyulang.
“Pasokan secara sistem tersedia dengan cukup. Fokus utama yang terus kami jaga adalah memastikan energi listrik tersebut tersalurkan kepada pelanggan secara andal dan berkualitas,” jelas Armunanto.
Program SERVE dan Pembenahan Tegangan Rendah
Berdasarkan evaluasi operasional PLN UID S2JB hingga Oktober 2026, gangguan jaringan paling dominan disebabkan oleh pohon dan vegetasi di sekitar jalur kabel, dengan persentase mencapai sekitar 59 persen dari total gangguan teridentifikasi.
Untuk menekan potensi gangguan tersebut, PLN menjalankan program Strategi Eliminasi Risiko Vegetasi dan Evaluasi Jaringan (SERVE). Program ini meliputi pemangkasan pohon secara berkala di sekitar jaringan, inspeksi jalur rawan gangguan, serta peremajaan dan penggantian komponen jaringan.
Sementara untuk mengatasi persoalan tegangan rendah (drop tegangan), PLN telah memetakan wilayah terdampak dengan memperhitungkan panjang jaringan, pertumbuhan beban pelanggan, dan kapasitas peralatan. Sejumlah pekerjaan penguatan jaringan dan penyesuaian kapasitas peralatan telah masuk dalam rencana kerja tahun 2026, sedangkan sebagian lainnya diusulkan untuk realisasi tahun 2027.
Transparansi Tagihan Lewat PLN Mobile
Menanggapi aspirasi mengenai tagihan listrik, PLN menekankan bahwa setiap pengaduan pelanggan akan ditelusuri secara transparan berdasarkan riwayat pemakaian energi (kWh), hasil pencatatan meter, kesesuaian golongan tarif, hingga pemeriksaan kondisi alat ukur (kWh meter) di rumah pelanggan bila diperlukan.
PLN mendorong masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile dalam melaporkan gangguan kelistrikan, keluhan tegangan rendah, maupun ketidaksesuaian tagihan. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat memantau progres penanganan laporan secara real-time. Selain itu, tersedia pula fitur Swacam (Catat Meter Mandiri) yang memungkinkan pelanggan memfoto angka meteran listrik secara mandiri setiap bulan guna memastikan akurasi pencatatan tagihan.
Manajemen PLN UID S2JB menegaskan bahwa keandalan listrik berkaitan erat dengan kelancaran aktivitas rumah tangga, pendidikan, layanan publik, hingga produktivitas pelaku usaha. Oleh karena itu, percepatan respons pengaduan dan pemeliharaan jaringan akan terus menjadi prioritas utama dalam peningkatan layanan kepada masyarakat. (Fir)


















