Example floating
Example floating
Uncategorized

Reses DPRD Sumsel di SMAN 13 Palembang: Sarpras, Komputer, hingga Status Lahan Jadi Sorotan

4
×

Reses DPRD Sumsel di SMAN 13 Palembang: Sarpras, Komputer, hingga Status Lahan Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini

PALEMBANG, 17 November 2026 — Keterbatasan sarana dan prasarana (sarpras) pembelajaran, kebutuhan perangkat komputer, kejelasan status lahan, hingga kesejahteraan tenaga pendidik menjadi sejumlah isu krusial yang mengemuka dalam kegiatan reses Masa Sidang VII Tahun Anggaran 2026 anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Daerah Pemilihan (Dapil) II Palembang di SMAN 13 Palembang, Selasa (17/11/2026).

Kunjungan di SMAN 13 Palembang ini merupakan bagian dari rangkaian reses DPRD Sumsel Dapil II yang mencakup sembilan kecamatan di Kota Palembang, yakni Ilir Timur I, Ilir Timur II, Ilir Timur III, Alang-Alang Lebar, Sukarame, Kemuning, Sako, Kalidoni, dan Sematang Borang.

Rombongan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto, S.Sos., MM (Fraksi NasDem), bersama Koordinator Reses Hj. Zaitun, SH., MKn (Fraksi Gerindra), serta anggota dewan lainnya yaitu H.M. Anwar Al-Syadat, S.Si., M.Si (Fraksi PKS), Ir. H. Zulfikri Kadir (Fraksi PDI Perjuangan), Muhammad Yansuri, S.Ip (Fraksi Golkar), Tamtama Tanjung, SH (Fraksi Demokrat), dan Fajar Febriansyah, ST., M.I.Kom (Fraksi PAN).

Wakil Ketua DPRD Sumsel, H. Nopianto, menyatakan bahwa kegiatan reses menjadi sarana strategis bagi anggota dewan untuk menyerap secara langsung persoalan riil yang dihadapi satuan pendidikan di lapangan. Menurutnya, pihak SMAN 13 Palembang menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak untuk menunjang kegiatan belajar mengajar (KBM), di antaranya ketersediaan ruang kelas yang memadai, perangkat komputer, serta berbagai peralatan pendidikan lainnya.

“Aspirasi yang disampaikan pihak sekolah ini akan kita teruskan kepada sektor terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan Sumsel melalui gubernur. Ke depan, apa pun kebutuhan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan tentu harus mendapat dukungan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah,” ujar Nopianto.

Senada dengan itu, Koordinator Reses Hj. Zaitun, SH., MKn menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal seluruh masukan yang diterima selama masa reses. “Melalui reses ini kami menyerap aspirasi bapak, ibu guru, dan para siswa. Semua masukan akan dirangkum dan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditindaklanjuti,” tegasnya.

Keterbatasan Dana BOS dan Harapan Realisasi

Sementara itu, Kepala SMAN 13 Palembang, H. Ridwan Nawawi, S.Ag., M.Si, menyambut baik kunjungan anggota DPRD Sumsel tersebut. Ia berharap aspirasi yang disampaikan pada reses kali ini dapat segera direalisasikan, mengingat sekolah tidak bisa hanya mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai seluruh pengembangan mutu pendidikan.

Ridwan memaparkan bahwa salah satu kebutuhan paling mendesak saat ini adalah pengadaan perangkat komputer untuk menunjang pembelajaran siswa yang belum dapat terakomodasi melalui dana BOS. Di samping itu, meski persoalan daya listrik sekolah baru-baru ini telah teratasi melalui bantuan komite sekolah, kendala kelistrikan sebelumnya sempat berdampak pada rusaknya sejumlah perangkat elektronik milik sekolah.

Tunjangan Kepala Sekolah dan Kejelasan Aset Lahan

Selain kebutuhan fisik dan perangkat belajar, Ridwan juga menyampaikan dua harapan penting kepada pemerintah daerah melalui anggota DPRD Sumsel:

* Regulasi Tunjangan Kepala Sekolah: Pihak sekolah berharap pemerintah dapat menerbitkan regulasi terkait pemberian tunjangan khusus bagi kepala sekolah. Menurut Ridwan, selama ini kepala sekolah belum mendapatkan tunjangan tersebut, padahal beban tanggung jawab manajerial untuk memastikan mutu pendidikan berjalan optimal cukup besar.

* Penyelesaian Status Lahan: Terkait lahan sekolah, Ridwan menjelaskan bahwa proses negosiasi yang dimediasi pemerintah telah menghasilkan surat perpanjangan masa penggunaan lahan selama tiga tahun. Namun, pihak sekolah berharap ke depan lahan tersebut dapat ditetapkan menjadi aset resmi Pemerintah Provinsi Sumsel.

“Kejelasan status kepemilikan lahan sangat penting bagi sekolah, terutama sebagai syarat administrasi ketika mengajukan bantuan pembangunan maupun pengadaan fasilitas pendidikan. Selama ini kami kerap harus melampirkan surat keterangan bahwa proses penyelesaian status tanah masih berlangsung. Jika sudah menjadi aset Pemprov Sumsel, kami tentu bisa lebih leluasa mengelola dan mengembangkan sarana prasarana sekolah,” pungkas Ridwan. (Fir)

Example 120x600