PALEMBANG — Suasana di Ruang Rapat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan menghangat pada Kamis (11/6/2026). Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Ormas Peduli Pendidikan Sumsel secara resmi menyampaikan rapor merah dan mosi tidak percaya terkait karut-marut tata kelola penempatan pejabat sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel.
Audiensi dialog yang dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel, Dr. Apriyadi, M.Si (mewakili Pj Gubernur), menjadi panggung bagi ormas untuk membongkar borok di internal Disdik Sumsel.
### Dominasi dan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Kabid PTK
Ketua Ormas Peduli Pendidikan Sumsel, Suparman Roman, dalam pernyataannya menegaskan bahwa kebijakan mutasi, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala SMA/SMK Negeri yang baru saja dilakukan telah memicu keresahan publik luas. aroma penyalahgunaan wewenang tercium sangat menyengat.
Pihak ormas secara berani membeberkan 7 poin krusial yang menjadi akar masalah, di antaranya:
* **Kabid PTK Terlalu Dominan:** Adanya dugaan kuat bahwa kebijakan mutasi tersebut disetir penuh oleh kepentingan pribadi dan konflik kepentingan Kepala Bidang (Kabid) PTK Disdik Sumsel, Hj. Eka Diani Hartini, dengan dalih menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
* **Kadisdik Diduga Jadi ‘Tameng’:** Kepala Dinas Pendidikan ditengarai hanya dijadikan tameng atau alat legitimasi untuk memuluskan kebijakan sepihak Kabid PTK.
* **Pengebiran Fungsi Kabid SMA/SMK:** Fungsi evaluasi yang seharusnya berada di tangan Kabid SMA/SMK (Basuni, S.Pd., M.M.) diduga kuat telah dikebiri dan diambil alih paksa oleh Kabid PTK.
* **Arogansi dan Intimidasi Kepsek:** Ormas menerima banyak pengaduan dari para Kepala Sekolah yang merasa diteror, diancam, dan diintimidasi dengan sanksi pemecatan jika tidak menuruti kemauan Kabid PTK.
* **Indikasi Motif Transaksional:** Patut diduga ada motif transaksional di balik penempatan jabatan-jabatan strategis kepala sekolah yang memanfaatkan tekanan dari jabatan Kabid PTK.
> “Oknum Kabid PTK ini seolah kebal hukum dan selalu mendapat perlindungan dari pimpinan Disdik, padahal gerakan kontrol sosial masyarakat sudah berulang kali melayangkan kritik keras atas arogansinya,” tegas Suparman Roman.
>
### Alibi Dinas Pendidikan Sumsel
Mendengar cecaran poin telak dari pihak ormas, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Hj. Mondyaboni, S.E., S.Kom., M.Si., M.Pd., yang hadir didampingi Sekdin Misral, S.Sn., Kabid SMA Basuni, S.Pd., M.M, serta Kabid PTK Hj. Eka Diani Hartini, mencoba melakukan pembelaan.
Pihak Disdik berdalih bahwa proses mutasi sudah sesuai aturan formal, yakni merujuk pada Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025 yang melibatkan tim pertimbangan dari Sekda (BKD) dan Dewan Pendidikan melalui sistem digital.
Kadisdik juga memamerkan salah satu contoh pengangkatan Dra. Hj. Ria Wilastri, M.M (mantan Kepsek SMAN 1 Sembawa) yang kini mengomandani SMAN 5 Palembang. Menurut Disdik, rekam jejak Ria Wilastri sebagai Guru Terbaik dan Terinovatif nasional diharapkan bisa membawa sekolah tersebut ke kancah internasional melalui program pertukaran pelajar.
### Desakan Copot Jabatan Demi Marwah Pendidikan
Bagi Ormas Peduli Pendidikan Sumsel, penjelasan normatif dari pihak Disdik tidak serta-merta menghapus dugaan praktik kotor di lapangan. Pihak ormas secara tegas meminta Asisten I Dr. Apriyadi, M.Si, untuk segera menyampaikan laporan ini kepada Gubernur agar diambil tindakan tegas.
Ormas Peduli Pendidikan Sumsel menegaskan akan terus mengawal kasus ini. Jika tuntutan evaluasi total terhadap kinerja Kabid PTK tidak segera dipenuhi dan iklim intimidasi terhadap para kepala sekolah masih berlanjut, mereka siap mengerahkan massa yang lebih besar untuk melakukan aksi kontrol sosial demi menyelamatkan masa depan pendidikan Sumatera Selatan. (Firdaus)
